PANDEGLANG - zonabantennews.my.id
Hasil pantauan awak media di lapangan katapang yang ada di desa Sidamukti hanya ada tiga ekor saja itu pun di pelihara secara alam liar tidak semestinya domba piaraan yang di kelola dengan baik sesuai prosedur, yang telah di tentukan,"19/10/2025.
Kandang yang diduga milik Katapang desa itupun hanya di penuhi barang rongsokan saja ,milik warga,"Tegasnya.
Sementara," (DD)Dana Desa Sidamukti
Untuk peternakan saja,
( 1) , Di tahun( 2022)
Rp 60,000,000
Rp 27,000,000
( 2 ,) Tahun( 2023)
Rp 30,000,000
Di tambah perikanan
Rp 10,000,000,
( 3 , ) tahun (2024)
Rp 15,000,000
Di tambah dengan data program yang lainnya
Akhirnya disoal warga masyarakat Desa Sidamukti, "di duga tidak berproduktif.
Dugaaan ada markup dan penyimpangan ( DD) Dana Desa Sidomukti di soal warganya,
AS " mengungkapkan ke awak media bahwa,
Warga desa Sidamukti akan lakukan aksi damai di kantor desa Sidamukti kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten.
Pertanyakan anggaran dana desa ,menurut warga anggaran dana desa yang di program kan oleh pemerintah melewati( DD ) di dugaan- tidak terserap dengan baik, sehingga di soal oleh sejumlah warga.
Selian di soal puluhan aparat desa yang tidak sejalan dengan pemegang kebijakan di desa Sidamukti pada mengundurkan diri Di tahun sebelumnya, dengan alasan tidak sejalan dalam keterbukaan mengelola anggaran negara," Ujar AS.
Sementara sangat jelas di tahun 2022 sampai tahun 2024/2025, Itu anggaran yang di turunkan melalu (DD) Sangat besar belum lagi di tambah tahun sebelumnya .
Salasatu contoh dalam rincian tersebut di bagian Katapang, ketahanan pangan,peternakan dan lainnya itu sampai hari ini di duga tidak berbudi daya/tidak produktif sebagai mana harapan masyarakat,yang telah di tetapkan olehk Kebijakan pemerintah pusat, "Imbuhnya.
Salasatu contoh," Informasi publik
Data tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah,:
Rp. 928.984.000 pagu
Rp. 928.984.000
Penyaluran tahapan penyaluran
Status Desa: MAJU
1 Rp 372.295.200 40.08
2 Rp 278.695.200 30.00
3 Rp 277.993.600 29.92
Detail data penyaluran
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 203.063.800
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 3.000.000.
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 6.150.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 3.000.000.
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 53.460.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 6.483.000.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 12.000.000.
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 95.400.000
Keadaan Mendesak Rp 93.600.000
Penanggulangan Bencana Rp 17.740.800
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Rp 15.000.000.
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Rp 25.200.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp 147.412.200.
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 6.017.000
Peningkatan kapasitas BPD Rp 5.399.000
Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 4.829.000
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Rp 30.000.000
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Rp 10.000.000.
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 12.850.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 10.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 5.000.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 3.600.000
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) Rp 1.950.000.
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Rp 2.250.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 3.900.000.
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 7.200.000.
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 19.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Rp 1.950.000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Rp 3.635.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Rp 20.140.000.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Rp 12.535.000
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Rp 4.500.000.
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa Rp 19.200
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 82.200.00.
Ini rincian untuk contoh kecil saja yang ada di desa Sidamukti, maka kami warga Sidamukti berharap kepada pihak pengelola anggaran negara,jangan sampai ada dugaan- Dugaan mengarah kepada.
penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran negara ,DD yang seperti Sekarang ini yang telah menjadi isu publik, dugaan tidak terserapnya dana desa dengan baik di desa Sidamukti.
Adanya dugaan ini kami masyarakat Sidamukti berharap kepada pihak pemerintah baik pihak APH untuk bertindak tegas,dalam mengusut dugaan markup, anggaran DD yang ada di desa Sidamukti," Pungkasnya AS.
(Red Team GWI)
Jadi Sorotan Publik. ){kind=link}
0 Komentar