PANDEGLANG- zonabantennews.my.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah mendapat sorotan dari sejumlah wali murid di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka mengeluhkan kualitas menu makanan yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat yang dinilai terus menurun, 9/3/2026.
Salah seorang warga sekaligus wali murid, Kasman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan dapur SPPG yang menjadi mitra pelaksana program MBG di wilayah tersebut. Ia menilai pelaksanaan program yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik justru diduga bergeser menjadi kepentingan bisnis.
“Semakin hari semakin tidak profesional pihak dapur SPPG di Desa Cibungur. Program yang seharusnya menyehatkan anak-anak malah terasa seperti bisnis semata,” ujar Kasman, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, menu makanan yang diterima para siswa dinilai tidak mencerminkan standar gizi sebagaimana yang seharusnya diatur dalam petunjuk teknis program MBG. Ia juga menduga terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapur yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasman bahkan mengecam oknum pengusaha yang disebut sebagai mitra BGN dalam pengelolaan dapur SPPG di Desa Cibungur. Ia menilai orientasi keuntungan yang berlebihan dapat mengaburkan tujuan utama program pemerintah tersebut.
“Kalau program negara dijalankan hanya untuk mengejar keuntungan, maka kita sedang menyaksikan paradoks. Bantuan yang seharusnya menyehatkan justru kehilangan maknanya,” katanya.
Selain soal kualitas makanan, ia juga meminta Badan Gizi Nasional bersama satuan tugas terkait untuk turun langsung melakukan audit terhadap operasional dapur MBG di Desa Cibungur. Menurutnya, transparansi dan pengawasan sangat diperlukan agar program nasional ini tetap berjalan sesuai tujuan.
Kasman juga menyoroti aspek pengelolaan limbah dari aktivitas dapur MBG. Ia meminta instansi terkait, khususnya di bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring terhadap dugaan pembuangan limbah yang tidak dikelola sesuai ketentuan.
“Program gizi jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan. Pengelolaan limbah harus diawasi dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap pihak mitra Badan Gizi Nasional, baik yayasan pengelola maupun dapur SPPG, dapat menyajikan menu makanan yang sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya sebagai wali murid di salah satu SD negeri di Cibungur berharap menu MBG yang disajikan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan kualitasnya tidak jauh dari yang seharusnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kasman juga mendorong adanya transparansi dalam proses pengadaan bahan makanan. Ia mengusulkan agar setiap bahan baku yang digunakan dilengkapi dengan label harga sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran program MBG.
Selain itu, ia turut menyoroti dugaan keterlibatan segelintir oknum dalam rantai pemasok bahan baku program MBG, termasuk kemungkinan adanya aparatur sipil negara (ASN). Jika terbukti benar, praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak integritas program pemerintah.
Kasman berharap pihak pengelola program tidak menutup diri terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi demi perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.
“Program ini milik rakyat. Kalau kualitasnya menurun, masyarakat berhak bertanya dan menuntut perbaikan,” pungkasnya.
Reporter:M.Sutisna
Red
 Yang di Wakili Toni Ys Menyoroti Dugaan Ketidak sesuaian,Menu MBG Dapur SPPG Cibungur Sukaresmi Pandeglang Banten ){kind=link}
0 Komentar